vbr and partners – Kantor Pengacara Vincensius Binsar Ronny, SH & Partners

TENTANG KAMI

Professional dan berpengalaman

Lebih dari 20 tahun kami berprofesi sebagai pengacara, ribuan kasus hukum yang bervariasi telah kami tangani dengan baik secara profesional

LIHAT LEBIH LANJUT

KONSULTASIKAN DENGAN KAMI

Jangan ragu untuk bertanya

Kami siap menjawab
dan membantu kapanpun
anda membutuhkan

BUAT PERTEMUAN

Perlindungan Konsumen

Memberikan konsultasi hukum, mewakili klien untuk mengurus Pengaturan Aktivitas Perusahaan sesuai dgn UU Perlindungan Konsumen, penanganan kasus-kasus pelanggaran UU Perlindungan Konsumen, penuntutan atas adanya iklan yang menyesatkan konsumen, penuntutan terhadap produsen yang merugikan konsumen, dan lain sebagainya.

Asuransi

Memberikan konsultasi hukum, mewakili klien untuk mengurus klaim asuransi (insurance claim) termasuk juga Re-asuransi, asuransi dana pensiun (pension fund), mempertahankan adanya klaim asuransi, penelitian dokumen-dokumen klaim asuransi, dan lain-lain.

Ketenagakerjaan

Memberikan konsultasi hukum, mewakili klien untuk mengurus audit hukum (legal audit ) tentang ketenagakerjaan, pelatihan hukum ketenagakerjaan, pengaturan keamanan, kesejahteraan dan kesehatan tenaga kerja, pengaturan tentang upah dan waktu kerja, penuntutan upah oleh tenaga kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, pelanggaran UMR dan waktu kerja, jamsostek, dan lain sebagainya.

Hukum Keluarga

Memberikan konsultasi hukum, mewakili klien untuk mengurus permohonan thalak, mengajukan gugatan cerai, perceraian bagi pegawai negeri sipil (PNS), pengesahan pernikahan sirri, permohonan penguasaan dan pemeliharaan anak/hak hadhanah, pembagian harta bersama (gono-gini), dan lain-lainnya.

Pertanahan

Memberikan konsultasi hukum, mewakili klien untuk mengurus sengketa kepemilikan tanah, sengketa jual beli tanah, kasus penghunian tanah oleh orang tidak berhak, kasus penyerobotan tanah, kasus sertifikat ganda, dan lain-lainnya.

Hukum Pidana

Mendampingi pelapor, terlapor, tersangka, baik di tingkat penyidikan di kepolisian/kejaksaan/KPK, mendampingi , membela terdakwa di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung meliputi perkara – perkara penipuan, penggelapan, penganiayaan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, pelecehan seksual, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika (narkoba), kasus korupsi, dan lain-lain.

Hukum Perdata Umum

Memberikan konsultasi hukum , mewakili klien sebagai penggugat, pembantah, pemohon, tergugat, terbantah, termohon, menyiapkan dokumen terkait seperti surat gugatan, surat permohonan, surat bantahan, mengajukan eksekusi meliputi perkara – perkara Hutang Piutang, Jual Beli, Sewa Menyewa, Pinjam Meminjam, Perbuatan Melawan Hukum, ingkar janji ( wanprestasi ) dan lain-lain.

Hukum Perbankan

Memberikan konsultasi hukum, mewakili klien untuk mengurus pendirian bank dan pembentukan cabang-cabang, penggabungan bank dan atau pengabungan cabang-cabang bank, baik dalam bentuk merger maupun konsolidasi, pembiayaan suatu proyek baik proyek pemerintah maupun swasta, analisa dokumen kredit bank, penanganan kasus-kasus pidana perbankan, penyelesaian kredit bermasalah atau macet, eksekusi benda jaminan, kartu kredit (credit card), dan lain-lain.

TIM KAMI

Tim kami yang sangat solid selalu siap membantu mempercepat permasalahan hukum anda

LEBIH LANJUT

1534

LITIGASI

758

NON LITIGASI

1284

KASUS YANG SUKSES

BERITA TERBARU

Artikel-artikel terbaru tentang kasus hukum yang sedang hangat beberapa bulan terakhir

LEBIH LANJUT

KEBIRI KIMIA UNTUK SI(APA) ?

KEBIRI KIMIA UNTUK SI(APA) ?

(Tinjauan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak)

Oleh : Vincensius Binsar Ronny *

Pada akhir bulan Desember 2020, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Peraturan Pemerintah tersebut pada dasarnya mengatur tentang tata cara pelaksanaan hukuman dan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan ketentuan Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O16 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

PENTINGNYA ASPEK FORMAL DALAM PERNIKAHAN

Perkawinan adalah sesuatu yang sakral. Hubungan antara 2 manusia yang disatukan oleh ikatan perkawinan akan memberikan dampak yang luar biasa besar bagi kedua insan yang dipersatukan dan juga bagi keluarga kedua pihak tersebut. Dampak tersebut tentu dalam wujud pengaruh secara emosional, spiritual, dan tentu finansial. Oleh karenanya, pernikahan memang membutuhkan berbagai peraturan untuk memberikan kepastian bagi orang-orang yang hendak maupun sudah menjalankan perkawinan.

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Dalam Undang-Undang Perkawinan, secara eksplisit perkawinan diartikan sebagai :

EQUALITY BEFORE THE LAW

Setiap orang mempunyai derajat yang sama di mata hukum

KEADILAN

Kendati kapal akan karam, tegakkan hukum dan keadilan

VOX POPULI VOX DEI

Suara rakyat adalah suara Tuhan

SKILL

Hukum Perdata 95%

Hukum Pidana 87%

Hukum Perusahaan 85%

Hukum Perbankan 89%

Hukum Keluarga 77%

Hukum Pertanahan 75%

Hukum Tata Usaha Negara 80%

Hukum Ketenagakerjaan 76%

Hukum Waris 90%

Hukum Perlindungan Konsumen 88%

KLIEN KAMI

Berikut adalah beberapa klien perusahaan yang pernah kami tangani