0

Rekaman Elektronik dalam Pembuktian Pidana

Oleh : Herdis Kusmawhardana, S.H., M.H. *

Penegakan Hukum dituntut mampu beradaptasi terhadap perkembangan dan berbagai dinamika zaman dalam rangka mengatasi problem kejahatan dalam masyarakat. Apabila kita menyinggung mengenai penegakan hukum di masyarakat, tentu kita akan menjumpai berbagai dinamika dan problema-problema hukum yang harus dapat diselesaikan oleh norma-norma hukum yang berlaku.  Hukum Acara Pidana tentu menjadi dasar formal untuk menegakan esensi dari hukum pidana itu sendiri.  Salah satu yang cukup menarik untuk ditelisik lebih mendalam adalah bagaimana posisi atau kedudukan video/rekaman elektronik dalam Hukum Acara Pidana kita yang akhir-akhir ini sangat marak digunakan masyarakat untuk merekam tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kejahatan atau bahkan tindakan pidana.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut, dengan demikian para penegak hukum harus memahami benar semangat hukum yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan.  Berdasarkan pendapat tersebut, maka penegakan hukum pidana berkaitan erat dengan dasar semangat dan tujuan  dibentuknya hukum  sendiri.  Dikatakan demikian karena ketiga hal tersebut adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, hingga proses tersebut melahirkan suatu hukum positif atau peraturan perundang-undangan.

Andi Hamzah secara spesifik mengemukakan bahwa tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan keputusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

 

Pernyataan, dari kalimat “mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya …… dst” pada pendapat di atas secara implisit menyatakan bahwa hal tersebut berarti termasuk pembuktian sebagaimana Pasal 183 KUHAP, dengan alat-alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP.  Secara spesifik Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana memegang peranan yang sangat penting karena akan menentukan nasib terdakwa.  Hal tersebut sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap yang mengemukakan bahwa Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.  Bahwa melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa.  Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman.  Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan “bersalah”, maka kepadanya akan dijatuhkan hukuman.

 

Apabila hendak difokuskan pada permasalahan mengenai pembuktian, maka yang dibicarakan adalah Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

 

Juga yang tak kalah pentingnya adalah alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP secara limitatif ada pada Pasal 184 ayat (1) adalah :

  1. Keterangan saksi;
  2. Keterangan ahli;
  3. Surat;
  4. Petunjuk; dan
  5. Keterangan terdakwa.

 

Ketentuan tersebut menentukan bahwa di luar dari 5 (lima) alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak dapat dipergunakan sebagai alat-alat bukti. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum sesuai dengan aliran positivisme hukum yang diakui di Indonesia.

 

Dalam era yang semakin modern, Hukum Acara Pidana sebagaimana bidang hukum lain turut dihadapkan pula pada problema yang semakin kompleks sebagai akibat dari perkembangan zaman.  Perkembangan zaman mempengaruhi perkembangan kejahatan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.  Perkembangan zaman tersebut tentu juga berpengaruh terhadap proses pembuktian dalam peradilan pidana.  Tuntutan pembaharuan yang dimaksud tentunya harus diimbangi dengan unsur penting dalam penegakan hukum pidana yaitu perlindungan Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip di suatu negara hukum.

 

Salah satu yang menjadi poin yang penting untuk dibahas mengenai perkembangan Hukum Acara Pidana adalah kedudukan Rekaman Elektronik yang erat kaitannya dengan proses Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana.  Permasalahan tersebut kini diperbincangkan dan diperdebatkan oleh para praktisi hukum terutama terkait keabsahan rekaman elektronik yang didapatkan melalui kamera pengintai CCTV.  Kamera CCTV yang semakin canggih dewasa ini menghasilkan rekaman elektronik yang semakin akurat, sehingga biasanya pihak toko atau pusat perbelanjaan dapat mengidentifikasi dan menangkap pelaku pencurian barang atau tindak pidana lainnya untuk kemudian pelaku dibawa ke Polsek atau Polres sesuai domisili hukum tempat kejadian perkara tersebut.

 

Namun apabila sudah masuk di dalam tahapan proses persidangan di Pengadilan apakah rekaman elektronik semacam itu dapat dihadirkan sebagai alat bukti oleh Jaksa Penuntut Umum ? Bila kita berpatokan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP hal tersebut tentu tidak dibenarkan, meskipun kualitas rekaman yang dihasilkan sangat akurat.

 

Usaha untuk melakukan pembaharuan Hukum (termasuk Hukum Acara Pidana) merupakan bidang Politik Hukum.  Mengenai Politik Hukum,  Presiden Republik Indonesia beserta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPR RI) sebenarnya pernah membuat sebuah konsep atau Rancangan KUHAP yang baru pada tahun 2012.  Banyak ketentuan yang berubah di dalamnya bila dibandingkan dengan KUHAP yang masih berlaku saat ini, salah satunya yang terkait dengan penelitian yang penulis buat mengenai keberadaan alat bukti yang baru yaitu Bukti Elektronik.  Apabila kita mencermati Rancangan KUHAP, maka kita akan menemukan dalam Pasal 175 ayat (1) Rancangan KUHAP ada yang disebut dengan “Bukti Elektronik”.  Tentu hal tersebut akan menimbulkan pertanyaan, apakah istilah  “Bukti Elektronik” ini sama pengertiannya dengan Rekaman Elektronik atau tidak ?  Pasal 175 ayat (1) Rancangan KUHAP berbunyi:

  • Alat bukti yang sah mencakup :
  1. Barang bukti;
  2. Surat-surat;
  3. Bukti elektronik;
  4. Keterangan seorang ahli;
  5. Keterangan seorang saksi;
  6. Keterangan terdakwa; dan
  7. Pengamatan hakim.

 

Berdasarkan ketentuan di atas, Bukti Elektronik terdapat pada huruf c, bahkan kedudukannya diletakkan sebelum keterangan seorang ahli dan keterangan seorang saksi. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 178 Rancangan KUHAP yang berbunyi:

 

“Bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf c adalah sekalian bukti dilakukannya tindak pidana berupa sarana yang memakai elektronik.”

 

Hal tersebut dijelaskan lebih mendetail dalam Penjelasan Pasal 175 huruf c :

 

“Yang dimaksud dengan “bukti elektronik” adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”

 

Dari poin-poin di atas dapat kita cermati bahwa saat ini sebenarnya secara dari sisi dasar semangat dan tujuan  maupun poilitik hukum, penggunaan Rekaman Elektonik sebagai alat bukti sudah sangat cocok mengingat perkembangan dan dinamika di masyarakat saat ini.                   Namun memang perlu disadari penggunaan rekaman elektronik sebagai alat bukti di Indonesia saat ini masih memiliki masalah yaitu mengenai kedudukan rekaman elektronik yang tidak tercantum dalam ketentuan mengenai alat-alat bukti pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

 

Solusi-solusi hukum yang dapat diambil terkait problematika mengenai masalah ini diantaranya adalah :

  • Bukti elektronik dapat dilihat sebagai alat bukti hukum pelengkap dari alat bukti yang selama ini dikenal di dalam hukum acara pidana, yaitu dengan memasukkannya berupa alat bukti petunjuk. Alat bukti elektronik oleh pihak yang berwenang yaitu penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian untuk selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Hal tersebut perlu diimbangi dengan pengaturan secara khusus dalam peraturan tertulis misalnya Peraturan Kapolri atau Peraturan Jaksa Agung yang baru agar pihak yang berwenang tersebut tidak bertindak sewenang-wenang mengubah atau mengedit konten rekaman elektronik tersebut agar keasliannya tetap terjaga dengan tujuan dapat memenuhi rasa keadilan baik secara prosedural maupun substansial ketika dijadikan alat bukti yang sah di persidangan.
  • Usaha-usaha pembaharuan KUHAP melalui Kebijakan Legislatif adalah solusi hukum yang selanjutnya ditempuh dalam menetapkan Rekaman Elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam KUHAP yang baru.

 

Kedepannya memang agar kebijakan hukum acara pidana tersebut dapat mencapai sasaran dengan baik dan maksimal, sepatutnya kebijakan tersebut dituangkan ke dalam bentuk hukum positif (peraturan perundang-undangan) sehingga eksistensinya akan mengikat masyarakat,  yaitu dengan memasukkan ketentuan mengenai Rekaman Elektronik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Bukti Elektronik ke dalam KUHAP yang baru.  Diharapkan keberadaan Rekaman Elektronik sebagai bagian dari Bukti Elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam KUHAP mendatang dapat memenuhi tujuan sistem pembuktian dalam rangka membuktikan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

 

* Penulis adalah Assistant Lawyer pada Kantor Hukum VINCENSIUS BINSAR RONNY, S.H., M.H. & PARTNERS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *