0

Mengenal lebih dalam mengenai Perjanjian Nikah, khususnya tentang Pemisahan Harta Perkawinan

Oleh : Christian Suryaarga Indrajaya, S.H., *

Perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan masih sering mendapat stigma negatif di masyarakat Indonesia.  Banyak orang yang menganggap bahwa perjanjian pemisahan harta sebatas suatu bentuk “ancang-ancang” apabila terjadi perceraian.  Karena pernikahan adalah suatu hubungan yang sangat sakral, maka tindakan yang dianggap sebagai “ancang-ancang” perceraian dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan nilai masyarakat timur.  Akan tetapi, apabila kita memandang secara objektif sebenarnya perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan memiliki manfaat tersendiri yang lebih dari sekedar “persiapan apabila bercerai”.

Perjanjian pemisahan harta bersama dalam perkawinan sebenarnya adalah salah satu bentuk dari “Perjanjian Kawin” yang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  Pasal tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa kedua pihak (suami dan istri) atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, di mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.  Akan tetapi tulisan ini secara terbatas hanya akan membahas perjanjian kawin yang berupa perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan.

Mengapa perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan dianggap perlu untuk sebagian orang ?  Di Indonesia, pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi Harta Bersama.  Peraturan tersebut memberi dampak yaitu tanpa ada perjanjian pemisahan harta, harta yang didapat ketika seseorang sudah melakukan perkawinan akan dengan sendirinya atau otomatis menjadi harta milik pasangannya dalam perkawinan tersebut, terlepas dari apakah pasangannya ikut bekerja untuk menghasilkan  harta tersebut atau tidak.  Hal yang sama juga akan terjadi atas hutang yang didapatkan salah satu pihak dalam perkawinan, hutang yang didapat ketika seseorang sudah melakukan perkawinan akan dengan sendirinya atau otomatis menjadi tanggung jawab    pasangannya dalam perkawinan tersebut terlepas dari apakah pasangannya mampu dan mau menanggung hutang tersebut.  Karena hal-hal tersebut, perjanjian pemisahan harta bersama dalam perkawinan dianggap dapat menjadi solusi agar memberikan ketenangan secara finansial apabila terjadi hal-hal buruk yang tentu tidak diinginkan.

Kesalahan yang kadang masih terjadi di masyarakat luas mengenai perjanjian pisah harta adalah menganggap perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan adalah suatu cara untuk menyelamatkan harta warisan orang tua.  Perlu diketahui bahwa harta yang didapat masing-masing pihak sebelum perkawinan dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan tidak masuk ke dalam harta bersama, kecuali diperjanjikan secara spesifik. Dengan kata lain, tanpa ada perjanjian pemisahan harta pun harta warisan, tentu sudah terlindungi karena tidak masuk harta bersama.

Beberapa manfaat dari perjanjian pemisahan harta antara lain adalah :

  1. Memisahkan harta kekayaan antara suami dan istri sehingga tidak bercampur sehingga apabila terjadi perceraian, kekayaan masing masing pihak menjadi terlindungi ;
  2. Atas hutang masing-masing pihak menjadi tanggung jawab masing-masing, sehingga pihak yang lain tidak menjadi terbeban atas hutang pihak yang berhutang ;
  3. Apabila ingin menjual atau membeli suatu asset tidak memerlukan izin dari pihak yang lain (suami/istri) ;
  4. Atas fasilitas kredit tidak memerlukan izin dari pihak yang lain.

Apabila kita melihat beberapa manfaat yang didapat dari perjanjian pemisahan harta, tentu kita dapat menilai bahwa perjanjian pemisahan harta memang memiliki nilai yang cenderung individual dan kapitalis di dalamnya.  Akan tetapi terlepas dari nilai yang dipegang oleh masing masing individu, perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan, mampu memberi manfaat perlindungan dan kepastian hukum terutama apabila dalam perkawinan baik suami dan istri masing-masing bekerja dan memiliki usaha sendiri sendiri, sehingga andaikata salah satu pihak jatuh secara finansial (pailit), yang lain tidak akan tersangkut. .

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalamnya mengatur mengenai perjanjian kawin yang dapat dibuat oleh suami isteri yang berisi sebagai berikut:

  • Ayat (1) : Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah sama isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut ;
  • Ayat (2) : Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, norma agama dan kesusilaan ;
  • Ayat (3) : Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan ;
  • Ayat (4) : Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 saat ini perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan dapat dilakukan setelah perkawinan dilakukan dan selama saat perkawinan berjalan.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan, bahwa memang saat ini perjanjian pemisahan harta lebih dapat diterima dan dicari oleh masyarakat.  Masyarakat Indonesia saat ini sudah mengalami pergeseran nilai sehingga menganggap perlindungan atas kekayaan menjadi sesuatu yang esensial dan penting baik untuk pria maupun wanita. Akan tetapi perlu diingat bahwa diperlukan perlindungan bagi pihak yang lebih lemah seperti ibu rumah tangga, agar ke depannya tidak terjadi hal-hal yang merugikan secara sistematis bagi pihak yang memiliki posisi lebih lemah dalam perkawinan.  Sebagai contoh yaitu bagaimana apabila terjadi pemaksaan kepada ibu rumah tangga untuk menandatangani perjanjian pemisahan harta sebelum perceraian. Hal seperti itu tentu perlu diantisipasi agar kedepannya perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia dapat lebih terjamin.

Apabila anda ingin tahu apakah perjanjian pemisahan harta perkawinan akan menguntungkan dan memberikan perlindungan kepada anda dan pernikahan anda, maka anda dapat berkonsultasi dengan profesional hukum yang berpengalaman di kantor hukum VBR&PARTNERS.  Kami berpengalaman dan mampu memberi solusi hukum terbaik mengenai perjanjian perkawinan, seperti perjanjian pemisahan harta. Anda dapat mengandalkan kami untuk memberikan saran dan opini hukum yang berkualitas guna membantu memastikan anda memahami bagaimana perjanjian perkawinan  akan berdampak pada hak dan tanggung jawab hukum anda, sehingga anda akan terlindungi secara hukum.

 

* Penulis adalah Assistant Lawyer pada Kantor Hukum VINCENSIUS BINSAR RONNY, S.H., M.H. & PARTNERS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *